Yahya Farid Nasution -
Pemandang Krayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur, sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang tertinggal dan tidak banyak tersentuh pembangunan. MI/Sumaryanto
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah membangun jalan nasional paralel sepanjang 1.700 kilometer antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
Pembangunan itu membutuhkan kemudahan perizinan di Kementerian Kehutanan. Pasalnya, lahan peruntukkan pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu bersinggungan dengan hutan lindung.
"Sudah dimulai sejak tahun lalu dan akan dipercepat. Dilakukan bertahap sudah sambil mengurusi perijinan dengan kementerian kehutanan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Selain membangun jalan, pemerintah juga bakal membangun tujuh pos perbatasan. Pos perbatasan dibangun di Entikong dan Nanga Badau, Kalimantan Barat, Skouw di Papua, dan Aru di Maluku Utara. Pembangunan pos perbatasan ini memakan biaya sebesar Rp7 triliun.
"Nanga Badau, selesai 2015. Lalu juga pembangunan air bersihnya di kawasan perbatasan juga akan kita percepat," papar dia.
Tak cuma itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.500 unit rumah bagi WNI yang tinggal di perbatasan pada 2015. "Juga bagi para cross border, warga Indonesia tapi kerja di Malaysia," ujar Basuki.
Rencana pembangunan itu dipercepat pemerintah untuk menjawab keresahan sebagian kalangan dengan kabar banyaknya masyarakat di perbatasan yang memilih menjadi warga negara Malaysia.
Sebagaimana diketahui, gonjang-ganjing wilayah perbatasan mencuat lagi setelah DPRD Kabupaten Nunukan mengindikasikan adanya eksodus besar-besaran warga Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga negara Malaysia.
Pernyataan anggota DPRD menguat setelah beberapa warga di perbatasan Indonesia-Malaysia mengamini adanya lintas batas negara dengan mudah. Kondisi ekonomi dan akses transportasi menjadi alasan banyaknya warga Indonesia mengadu nasib di negeri jiran.
Karenanya, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan di 50 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga. Pemerintah mencatat ada 187 kecamatan yang menjadi garda depan wilayah NKRI.
Berdasarkan hasil rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014), pembangunan wilayah perbatasan difokuskan terlebih dahulu di Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan akan diutamakan.
JCO
